Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan relokasi Depo Pertamina Plumpang sebagai opsi paling tepat, alih-alih merelokasi warga.
Sebab, penyulut kebakaran pada Jumat malam, 3 Maret 2023, berawal dari depo, bukan rumah penduduk.
Selain itu, relokasi depo juga akan lebih cepat karena keputusannya berada di tangan Pertamina.
“Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk akan lebih lama karena melibatkan beberapa pihak.
Ada Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, dan warga,” kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Senin, 6 Februari 2023.
Alasan selanjutnya, Fahmy melanjutkan, lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah tidak layak lantaran berada di kawasan padat penduduk.
Tidak ada buffer water cukup yang dibutuhkan untuk pendinginan pipa.
Sementara itu, pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dari kilang ke depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk.
Walhasil saat pipa terbakar, rumah penduduk di sekitarnya juga bisa ikut terbakar.
“Dengan alasan tersebut, maka pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya,” ujar Fahmy.
Fahmy menambahkan, kebakaran ketiga kali di Depo Pertamina Plumpang dan kilang minyak Pertamina mengindikasikan bahwa sistem keamanannya sangat buruk.
Bahkan menurutnya, berada di bawah standar internasional yang mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan risiko tinggi.
“Tidak tampak upaya serius Pertamina untuk memperbaiki sistim keamanan yang diterapkan sehingga menyebabkan kebakaran beruntun Kilang Minyak dan Depo BBM milik Pertamina berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk tidak berdosa,” pungkas Fahmy.
Senada dengan Fahmy, Direktur Eskekutif Energy Watch Daymas Arangga juga setuju jika Depo Pertamina Plumpang direlokasi.
Area pelabuhan, sebagaimana disarankan Wakil Presiden Ma’ruf, Amin bisa menjadi pilihan.
“Karena infratruktur dan sistem penunjangnya sudah lebih tersedia dibandingkan harus membuat satu pulau relokasi khusus,” kata Daymas kepada Tempo, Senin, 6 Maret 2023.
Namun jika ada opsi lain, Daymas lebih memilih warga yang direlokasi.
Hal ini jika dilihat dari sejarah pendirian Depo Pertamina Plumpang dan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami lebih setuju opsi ini (relokasi warga), dan perlu dilihat berdasarkan RTRWnya, dan dianalisis potensi bahaya yang mungkin terjadi,” kata Daymas.
Selanjutnya: Arahan Relokasi dari Presiden dan Wakil Presiden
